Human Right City Indonesia

‘Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. ‘

hrcity.org

Human Right City—Indonesia

Pada masa kontemporer abad ke-21, dampak dan kontradiksi yang dipicu globalisasi tercermin pada kondisi kota-kota kita. Pengangguran, kemiskinan, kesenjangan hingga polusi udara adalah sebagian konsekuensi negatifnya yang terlihat jelas. Adalah bagian dari tugas lembaga-lembaga otoritas lokal untuk mengupayakan perbaikan kondisi warga kota dan mengurangi ketimpangan. Tugas itu adalah kewajiban mereka. Karena sejumlah faktor, seperti ketimpangan, kerap memicu pelanggaran HAM, masyarakat pun berhak mengupayakan agar hak asasi manusia dihormati. Masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab, sebab setiap orang adalah subjek aktif yang bisa membuat keputusan.

hrcity.org (Human Right City—Indonesia)  dibuat untuk menyambut Festival Ham Indonesia 2019 yang akan digelar di Jembar, Jawa Timur, pada 19-21 November dengan tema “Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial Dengan Pendekatan Budaya”. Tetapi juga laman hrcity.org ini merupakan upaya lanjut dalam merangkum kerja dan melanjutkan agenda serta fokus agenda Kota Ham Indonesia yang telah diinisiasi dan dilakukan oleh INFID sejak tahun 2015. Ke depannya laman ini diharapkan kian mendekatkan isu kota Hak Asasi Manusia serta kian dipakainya wacana ini dalam pembangunan kota-kota di Indonesia. Sebagai media kampanye sekaligus berbagi tempat untuk memajukan wacana dan praksis Hak Asasi Manusia di Indonesia. Harapan kian maju dan semakin diadopsinya prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan kota-kota di Indonesia. Memastikan hak-hak warga semakin terpenuhi dari hak sosial politik mau pun sosial ekonominya. Memastikan pembangunan yang bertujuan baik oleh pemerintah daerah tidak malah kontraproduktif lantaran justeru menciptakan potensi pelanggaran atas hak-hak kewargaan masyarakat adalah tujuan sekaligus misi utama laman ini. Sehingga keadilan sosial dalam relasi pembangunan akan mengandaikan dan berarti; tidak ada hak-hak asasi warga yang terlanggar oleh kebijakan publik pembangunan. Tidak ada kelompok apa pun yang tertinggal dalam proses mewujudkan keadilan sosial dalam semua aspeknya. (*)