Pilar Hak Atas Kota

Hak atas kota sebagai hak yang saling  bergantung dan saling terhubung didasarkan pada tiga pilar yang menyokong apa yang diwakili oleh paradigma baru ini demi Agenda Baru Perkotaan. Tiap pilar mencakup beberapa isu dan prioritas kota, dan berperan sebagai payung bagi lima area diskusi tematik yang saling berhubungan; strategi-strategi spasial perkotaan, ekonomi perkotaan, aspek-aspek sosial, dan aspek-aspek lingkungan.

Read More

Pemenuhan dan Langkah yang Diperlukan Guna Perwujudan Kota HAM

PIAGAM DUNIA TENTANG HAK ATAS KOTA PASAL XVII.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMAJUKAN, MELINDUNGI, DAN MELAKSANAKAN HAK ATAS KOTA

  1. Badan internasional dan pemerintah di tingkat nasional, provinsi, regional, metropolitan, kota dan lokal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pembelaan yang efektif atas hak yang tercantum dalam Piagam ini, serta semua hak-hak asasi sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari semua warga negara, berdasarkan sistem hak asasi manusia internasional dan sistem kompetensi yang berlaku di negara masing-masing.
  2. Tidak diterapkannya hak-hak yang terkandung dalam Piagam ini oleh pemerintah yang bertanggung jawab, atau penerapannya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan arahan atau dengan norma-norma hak asasi manusia internasional dan nasional yang berlaku di negara, merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kota, yang hanya dapat diperbaiki melalui pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan perbaikan/ membalikkan tindakan atau kelalaian yang menjadi asal-muasal pelanggaran. Langkah-langkah perbaikan tersebut harus memastikan bahwa dampak negatif atau kerusakan yang berasal dari pelanggaran dapat diperbaiki/ dikembalikan sedemikian rupa untuk menjamin semua warga tentang dorongan, penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan yang efektif atas hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam ini.
Read More

Signifikansi Administrasi Lokal yang Berorientasi HAM

Pembentukan sistem Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi tugas kebijakan penting di tingkat pemerintah daerah, yang mencerminkan fakta bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita di luar tingkat dan konteks nasional.

Oleh karena itu, perlindungan Hak Asasi Manusia yang terkait erat dengan kehidupan sebagai respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat menjadi tugas kebijakan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, daripada tingkat makro tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di tingkat nasional.

Read More

Kota-Kota yang Mengembangkan Program Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Berbagai kota di dunia saat ini telah mempunyai peranan untuk mencegah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan. The Strong Cities Network (SCN) adalah salah satu contoh kelompok yang terdiri dari pemimpin lokal dari seluruh dunia dalam membangun ketahanan (resilience) untuk melawan kekerasan dengan ekstremisme. Jaringan ini telah tumbuh dengan lebih dari 115 anggota di enam Benua, yang membangun berbagai strategi dan berbagi pengalaman dalam menghadapi ekstremisme dengan kekerasan. [Bisa dilihat di: https://blogs.state.gov/stories/2017/05/17/en/role-cities-countering-violentextremism]

Read More

Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Warga Kota

Bagian yang sangat penting dari peran sistem hak asasi manusia bagi pemerintah daerah adalah pendidikan hak asasi manusia. Perlu untuk mendidik semua warga negara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) guna meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghormati hak asasi warga dan untuk mempersiapkan mekanisme hukum dan kelembagaan, dan memastikan pentingnya menyediakan pendidikan hak asasi manusia bagi semua warga negara guna mewujudkan kota ramah HAM.

Secara khusus, pejabat publik (seperti anggota parlemen atau dewan lokal) harus dicatata memainkan peran penting dalam menggerakkan mekanisme negara, dan oleh karena itu pendidikan hak asasi manusia diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia.

Salah satu tren pendidikan hak asasi manusia, untuk mengambil contoh seperti di Kota Korea dan Barcelona adalah dimasukkannya ketentuan pendidikan hak asasi manusia dalam undang-undang individual seperti hukum kesehatan mental dan hukum kesejahteraan tunawisma, atau dalam pemberlakuan undang-undang hak asasi manusia atau hak asasi pelajar oleh pemerintah daerah.

Pendidikan hak asasi manusia untuk pekerja terutuama terkait kesejahteraan sosial yang melindungi dan menerima mereka yang kurang beruntung secara sosial (untuk kesehatan mental dan perawatan tunawisma) sedang diperkuat untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam fasilitas sosial yang mesti didapatkan.

Karena seringnya terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi dalam proses penegakan kekuasaan nasional oleh kejaksaan dan polisi, atau institusi negara yang lain yang melakukan tugas-tugas pencegahan dan pembatasan atas tubuh manusia, kebutuhan akan pendidikan hak asasi manusia untuk para pekerja ini telah meningkat di banyak negara di dunia.

Oleh karenanya institusi semacam itu atau pelembagaan atas program Kota HAM mengamanatkan pendidikan hak asasi manusia sebagai aturan administratif yang terlembagakan dalam peraturan daerah.

Dimensi Hak Asasi

Dimensi Hak Asasi adalah enam karakteristik yang memungkinkan analisis terhadap masing-masing hak ini(ketersediaan, aksesibilitas, kemampuan beradaptasi, penerimaan, kualitas, dan keberlanjutan).

Untuk membuat penegakan HAM efektif, sejumlah lembaga (ISI Argonauta, IDHC – Catalonia Human Rights Institute, UN) merumuskan 6 dimensi yang berfungsi sebagai indikator untuk mengukur pencapaian suatu hak, sebagai berikut:

KETERSEDIAAN Maksudnya, memastikan ada layanan, fasilitas, mekanisme, prosedur atau sarana lain yang memadai untuk mewujudkan hak seluruh penduduk. Jumlah lembaga, sumber daya, tenaga, program, proyek, barang dan jasa disediakan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi hak warga di kawasan teritorial (distrik) dan disesuaikan secara budaya
AKSESIBILITAS Maksudnya, tidak ada diskriminasi dalam pemberian layanan, dalam arti fisik adalah ruang lingkup geografis, atau di konteks akses terkait dengan aspek budaya, ekonomi dan agama. Terdapat mekanisme yang mapan untuk memastikan adanya akses yang setara terhadap layanan tanpa potensi diskriminasi karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, ideologi politik atau pandangan lainnya, latar belakang nasional maupun sosial, disabilitas, kekayaan, bawaan lahir serta kondisi lainnya.
ADAPTABILITAS Maksudnya, sarana dan materi yang dipilih untuk mewujudkan pelaksanaan hak memiliki fleksibilitas sehingga dapat dimodifikasi, jika diperlukan, untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas yang mengalami transformasi, serta untuk merespons keberagaman konteks budaya dan wilayah
Keterjangkauan Maksudnya, sarana dan materi yang dipilih untuk mewujudkan pelaksanaan hak bisa diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan. Sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan adaptabilitas dan kriteria seperti rasa kepemilikan dan kesesuaian budaya, serta partisipasi warga dalam menyusun kebijakan yang dimaksud
KUALITAS Maksudnya, tidak hanya terkait kualitas teknis yang dinilai berdasarkan peluang, integritas dan efektivitas tindakan, tetapi juga kualitas manusia, agar bisa memenuhi harapan penyedia layanan dan penerimanya
KEBERLANJUTAN Maksudnya, ada kesinambungan dari waktu ke waktu, yang membutuhkan penggabungan dan pemantauan terhadap kompatibilitas struktur serta cara kerja yang diusulkan dalam kebijakan publik, yang memuat nilai-nilai budaya dan etika dari kelompok yang terlibat serta masyarakat, sehingga membuatnya dapat diterima oleh semua pihak yang memiliki peran, komunitas, dan organisasi.

 

 

Praktek Penerapan HAM di Tingkat Lokal dan Regional

Oleh: Nils Muižnieks

Semua level pemerintahan bertanggung jawab atas implementasi hak asasi manusia. Pembagian tugas dalam implementasi HAM antara pihak berwenang di tingkat nasional, regional dan lokal memerlukan kerja sama dan koordinasi yang erat. Saya telah mempromosikan kerja sistematis untuk implementasi HAM melalui rencana aksi nasional yang kini telah menjadi sesuatu yang lazim di Eropa. Rencana aksi HAM tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif dari otoritas lokal dan regional. Mereka memiliki peran kunci dalam memberikan layanan terkait pendidikan, perumahan, kesehatan dan sosial, pasokan air dan ketertiban umum yang secara langsung mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia oleh individu. Sebagai suatu wilayah, Skotlandia sudah menerapkan rencana aksi nasionalnya sendiri untuk hak asasi manusia. Sementara di Austria, rencana aksi nasional sedang dipersiapkan.

Read More