[Newsletter] Hak Atas Kota dan Kota Untuk Semua: Memahami Kembali Kota HAM

Editor’s note

Hak Atas Kota dan Kota Ramah HAM (Human Right Cities) adalah gagasan alternative sekaligus kritim paradigma pembangunan.  Ia hadir seturut sejarah panjang hak asasi manusia itu sendiri. Tetapi dengan lebih menekankan peran pemerintah kota/ kebupaten untuk menjadi instrumen kunci pelaksana prinsip-prinsip HAM guna menghadirkan model pembangunan kota yang adil.

Read More

Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) atau UNGPs telah disahkan oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Walaupun terkesan lambat, beberapa Kementerian/Lembaga telah menginisiasi kegiatan-kegiatan diseminasi, seminar, konferensi, dan dialog multipihak tentang bisnis dan HAM. Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 35/ Permen-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Usaha Perikanan (Permen HAM Perikanan). Pada saat bersamaan, Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil dan Indonesian Global Compact Network (IGCN) serta kalangan akademisi juga sudah menyelenggarakan pelatihan, advokasi dan penelitian berkaitan dengan implementasi UNGPs.

Read More

Kertas Kebijakan 6 Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Vokasi

Dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat. Perubahan tersebut dipicu dengan kemajuan tekhnologi yang berdampak terhadap perubahan pola produksi berbasis pada otomatisasi dan robotisasi. Perubahan ini tentu memiliki dampak yang luas bagi Indonesia, terutama di sektor ketenagakerjaan. Mengingat saat ini ketidaksesuaian (mis-match) antara keahlian dan keterampilan dengan kebutuhan industri masih lebar.

Read More

Kertas Posisi Tata Kelola SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) berambisi untuk melampaui Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) dalam mengadopsi proses–proses inklusif yang mengikutsertakan semua pihak, pendekatan sistemik, inovatif dan berorientasi masa depan (berkelanjutan), terutama di era di mana permasalahan lingkungan global kini semakin banyak dipicu oleh akibat–akibat dari aktivitas manusia.

Read More

Working Paper A Cross-country Report on Trends of Extremism in South and South-East Asia

Executive Summary:

Radicalism becomes a serious threat for diversity, peace, and democracy in Asia. Radicalist tend to have intolerant behavior towards others who hold different views and perspectives. In the higher level, they are also very likely to join violent extremist groups. Radicalism becomes a serious problem as it had affected children, teens, adults, and even government officers. The issues of radical and violent extremism are grave concerns across Asia (especially in IndonesiaBangladeshPakistanSri LankaBurma, and Thailand). The peaceful harmony in the region, intact for decades, is now in jeopardy. Minorities are being ruthlessly targeted.

Read More

Buku Panduan Human Rights Cities Edisi 2018

Lahirnya TAP MPR-RI Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia di awal-awal reformasi menandakan, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pilar penting, di samping pemberantasan korupsi. TAP MPR tersebut mengamanatkan agar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat (Lihat Pasal 1 TAP MPR No XVII/ MPR/1998). Dalam Pasal 2, TAP MPR tersebut juga Menugaskan Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Read More

Global Governance for The Future: Digitalization and Decent Work

Digitalization or industry revolution 4.0 is fast becoming a new mantra or buzzword in economic development. Like a wave, the industrial revolution 4.0 affects all corners of the world. Its popularity has been driven, in large part, by the increasingly sophisticated and integrated technology which requires the global community and economy for transformation. Ready or not, Indonesia – like other developing countries – has entered this era. The Indonesian government officially issued the document titled “Making Indonesia 4.0” to show the world that Indonesia is not behind the global trend seven though, in its implementation, there are still many structural barriers both in terms of physical infrastructure and quality of human resources.

Read More

Guidelines for A Human Rights City in Indonesia

We are thankful to God Almighty for by His divine providence we have been able to produce the 2018 edition of the Guidelines for A Human Rights Cities. This is the second revision to the previous guide with an additional component emphasizing on the prevention of intolerance, radicalism and violent extremism

This book provides theoretical and empirical references, and technical guidelines for District Heads and Mayors across Indonesia in their efforts to protect and fulfill the human rights of all people, including women, children, minorities, marginalized communities, and other vulnerable groups.

Read More