Hak Atas Kota di Jantung Agenda Perkotaan Baru

Hak atas kota di jantung Agenda Perkotaan Baru

Terlepas dari komitmen kebijakan global yang dipegang oleh Negara dan pelaku utama lain sejak Habitat I dan Habitat II (Agenda Habitat), model pembangunan perkotaan saat ini gagal untuk mengatasi masalah kemiskinan perkotaan dan pengucilan sosial yang endemik di banyak kota saat ini. Karena lebih dari setengah populasi dunia sekarang tinggal di wilayah perkotaan, yang akan meningkat menjadi dua pertiga pada tahun 2050, Habitat III memberikan kesempatan unik bagi Agenda Perkotaan Baru untuk meningkatkan dan memperluas perspektif hak asasi manusia dalam penerapannya ke wilayah perkotaan dan permukiman manusia, serta mendorong pergeseran dalam pola perkotaan untuk meminimalkan ketidakadilan sosial-spasial, meningkatkan kesetaraan, inklusi sosial-spasial, partisipasi politik dan kehidupan yang layak bagi semua penduduk.

Hak atas kota adalah paradigma baru yang menyediakan kerangka kerja alternatif untuk melihat kembali kota dan urbanisasi. Hak atas kota mampu mendorong pemenuhan hak asasi manusia yang telah disepakati secara internasional, tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang dinyatakan melalui SDGs, dan komitmen dari Agenda Habitat. Kerangka kerja ini mampu membawa dimensi baru sebagai fondasi bagi Agenda Perkotaan Baru berdasarkan pada pemahaman tentang kota sebagai tempat yang yang dapat menjamin kehidupan yang layak bagi semua penduduk.

Prinsip dan pendekatan hak atas kota

Hak atas kota mencakup semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercatat dalam perjanjian, persetujan, dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang pernah dilakukan. Sesuai dengan Deklarasi Wina (1993), Hak atas kota menyerukan implementasi yang universal, saling bergantung, dan saling terkait dengan hak asasi manusia.

Dibangun atas hak asasi manusia yang diakui secara internasional, hak atas kota melihat kota sebagai milik bersama, yang menekankan pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua; pemenuhan hak kewarganegaraan untuk semua penduduk; dimensi sosial dari tanah, properti, dan aset perkotaan di kota-kota dan pemukiman; partisipasi politik dan pengelolaan kota yang transparan dan akuntabel; ekonomi inklusif, dengan hak untuk bekerja dan keamanan mata pencaharian; pengelolaan bersama yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (alam, lingkungan terbangun dan bersejarah, aset budaya, pasokan energi, dll.); ruang publik dan fasilitas masyarakat yang memadai, mudah diakses, dan berkualitas; kota tanpa kekerasan, terutama bagi perempuan, anak perempuan, dan kelompok tertinggal; promosi budaya sebagai penguat kohesi sosial, modal sosial, ekspresi diri dan identitas, memori dan warisan, dan hubungan yang seimbang antara kota-kota yang berada dalam yurisdiksi nasional, dan dengan daerah pedesaan di sekitarnya.

Hak atas kota didasarkan pada 50 tahun pengalaman dan debat, dan diatur dalam perjanjian dan instrumen HAM internasional 1 dan regional 2 yang ada. Hak atas kota dibangun berdasarkan komitmen atas hasil dari Habitat II tahun 1996, Agenda Habitat yang menekankan hubungan desa/kota dan kebutuhan untuk menerapkan standar hak asasi manusia untuk pemukiman. Hak atas kota juga telah dioperasionalkan dalam global compact, legislasi nasional, dan piagam kota di seluruh dunia, misalnya di Brasil dan Ekuador:

 “Hak atas tanah perkotaan, perumahan, sanitasi lingkungan, infrastruktur perkotaan, transportasi, dan layanan publik untuk bekerja dan bersantai bagi generasi saat ini dan masa depan,” dan sebagai “[hak atas] administrasi [kota] yang demokratis dengan partisipasi dari penduduk dan asosiasi perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat dalam konsepsi, implementasi, dan pemantauan proyek, rencana, dan program pembangunan kota ”(pasal 2.1 dan II Statuta Kota Brasil, 2001).

“Hak manusia untuk habitat yang aman dan sehat, dan untuk perumahan yang layak terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka” dan “untuk sepenuhnya menikmati kota dan ruang publiknya berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, penghormatan terhadap berbagai budaya kota, dan keseimbangan antara kota dan desa. Memenuhi hak atas kota [selanjutnya] didasarkan pada manajemen demokratis kota, pada fungsi sosial dan lingkungan properti dan kota tersebut, dan pada pemenuhan hak kewarganegaraan” (pasal 30 dan 31 Konstitusi Ekuador, 2008).

 

Menurut definisi-definisi ini, hak atas kota adalah hak kolektif dan merata yang dimiliki oleh semua penduduk, baik generasi sekarang maupun yang akan datang, sejalan dengan hak atas lingkungan yang tercantum dalam perjanjian internasional tentang pembangunan berkelanjutan, yang ditafsirkan oleh negara melalui hukum dan yurisdiksi nasional mereka sendiri.

Pendekatan ini konsisten dengan hak-hak lain yang telah ditetapkan dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional, seperti yang terkait dengan kesetaraan gender, 8 dan keanekaragaman ekspresi budaya 9 atau Warisan Dunia. Yang disebutkan terakhir, yang secara khusus relevan dari perspektif hak atas kota, mendorong perlindungan kolektif terhadap warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal yang dianggap sebagai Warisan Budaya dan Alam Dunia, 10 dan diperkuat dengan instrumen yang melindungi warisan budaya takbenda. 11 Mempertahankan komitmen Habitat II sebagai dasar utama berarti menerima “hak atas kota dalam habitat hak asasi manusia”. Hal tersebut membutuhkan target regional dan target spesifik negara serta indikator berbasis pengalaman dalam implementasinya.

Tersirat dalam hak atas kota adalah pengakuan bahwa ruang kota dan fungsinya merupakan kontributor  dari pengucilan sosial dan gender, dengan demikian terdapat kebutuhan untuk mengatasi pengucilan spasial. Terhadap kerangka kerja ini, hak atas kota menggambarkan: kepastian bahwa semua penduduk memiliki kapasitas untuk mengakses sumber daya perkotaan, layanan, barang, dan peluang kehidupan kota; kemampuan partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab dalam kebijakan lokal; kemampuan pemerintah untuk memastikan distribusi sumber daya secara adil, dan mengakui keanekaragaman sosiokultural sebagai sumber kmajuan sosial.

Dalam hal implementasi, hak atas kota memerlukan aliansi strategis dari para aktor utama kota, termasuk semua penduduk di semua tingkatan baik di tingkat global, nasional, dan lokal. Hak atas kota lebih jauh menyerukan peningkatan peran semua warga negara, terutama perempuan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan kaum miskin kota.

  1. Mendefinisikan hak atas kota
  • Dengan demikian, hak atas kota didefinisikan sebagai hak semua penghuni, saat ini dan di masa depan, untuk menduduki, menggunakan, dan menciptakan kota yang adil, inklusif dan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai kepemilikan bersama yang esensial untuk hidup yang berkualitas. Hak atas kota lebih jauh mendorong tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk mengklaim, membela, dan mempromosikan hak ini. Kota sebagai kepemilikan umum mengandung komponen-komponen berikut:
  • (a) Kota yang bebas dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, status kesehatan, pendapatan, kebangsaan, suku, kondisi migrasi, atau orientasi politik, agama atau seksual;
  • (b) Kota inklusif kewarganegaraan di mana semua penduduk, baik permanen atau sementara, dianggap sebagai warga negara dan diberikan hak yang setara; misalnya perempuan, mereka yang hidup dalam kemiskinan atau dalam lingkungan berisiko tinggi, pekerja ekonomi informal, kelompok etnis dan agama, lesbian, gay, biseksual dan transgender, difabel, anak-anak, remaja, orang tua, migran, pengungsi, penghuni jalan, korban dari kekerasan dan masyarakat adat;
  •  (c) Kota dengan partisipasi politik yang tinggi dalam hal definisi, implementasi, pemantauan, dan penganggaran kebijakan perkotaan dan perencanaan tata ruang untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan inklusi keragaman penduduk dan organisasi;
  •  (d) Kota yang memenuhi fungsi sosialnya, yaitu memastikan akses yang adil bagi semua orang atas tempat tinggal, barang, layanan, dan peluang perkotaan, khususnya bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya; sebuah kota yang memprioritaskan kepentingan publik yang ditetapkan secara kolektif, memastikan penggunaan ruang perkotaan dan pedesaan yang adil secara sosial dan lingkungan;
  •  (e) Sebuah kota dengan ruang publik berkualitas yang meningkatkan interaksi sosial dan partisipasi politik, mempromosikan ekspresi sosiokultural, merangkul keragaman, dan menumbuhkan kohesi sosial; sebuah kota di mana ruang publik berkontribusi untuk membangun kota yang lebih aman dan untuk memenuhi kebutuhan penduduk;
  •  (f) Kota dengan kesetaraan gender yang mengadopsi semua langkah yang diperlukan untuk memerangi diskriminasi dalam segala bentuknya terhadap perempuan, laki-laki, dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam hal politik, sosial, ekonomi dan budaya; sebuah kota yang mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan perkembangan perempuan secara utuh, untuk menjamin kesetaraan dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia yang fundamental, dan kehidupan yang bebas dari kekerasan;
  •  (g) Sebuah kota dengan keanekaragaman budaya, yang menghormati, melindungi, dan mempromosikan beragam jenis penghidupan, kebiasaan, memori, identitas, ekspresi, dan bentuk sosiokultural penduduknya;
  •  (h) Sebuah kota dengan ekonomi inklusif yang memastikan akses ke penghidupan yang aman dan pekerjaan yang layak untuk semua penduduk, yang memberi ruang bagi bentuk ekonomi lain, seperti ekonomi solidaritas, ekonomi berbagi, ekonomi sirkuler, dan yang mengakui peran perempuan dalam ekonomi peduli;
  •  (i) Sebuah kota sebagai sistem kependudukan dan ekosistem bersama yang menghormati hubungan desa-kota, dan melindungi keanekaragaman hayati, habitat alami, dan ekosistem di sekitarnya, serta mendukung kerjasama dan konektivitas wilayah kota, dan antar kota

Hak atas kota menjadi gagasan pokok bagi pembangunan kota masa depan yang ramah ham dan berkeadilan. Ia tak terkecuali pada tingkat kota administrasi kabupaten, daerah istimewa sampai perdesaan. Di mana pemerintah daerah / kabupaten memegang peranan paling krusial dalam pemenuhan dan implementasi prinsip-prinsipnya.

 

You may also like

Leave a comment