Festival HAM Indonesia (2014-2019)

Dalam pasal 28I ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada aras national, kewajiban ini utamanya dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada tingkat lokal, maka kewajiban tersebut juga disandang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) – berperan komplementer – dengan memperhatikan pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan  tetap menganut prinsip – prinsip HAM juga menjadi perhatian internasional. Upaya ini kemudian dikenal dengan konsep ini kemudian dikenal sebagai Human Rights Cities. Pada konteks Indonesia, konsep ini juga sejalan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada bagian menimbang Undang Undang tersebut menyatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komnas HAM, INFID dan KSP menyadari pentingnya peran pemerintah daerah tersebut dan merasa perlu berperan dalam penguatan pemahaman HAM dan pelaksanaan kewajiban HAM pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan rutin mengadakan konferensi tahunan tentang kabupaten/kota HAM. Konferensi Kabupaten/Kota HAM pertama kali diadakan pada tahun 2014 di Jakarta.

Sejarah festival ham indonesia

Pengarusutamaan kabupaten/kota HAM menjadi focus pada Konferensi Kabupaten Kota HAM 2014 dan 2015. Presiden Republik Indonesia dalam pidato peringatan Hari HAM Sedunia, 11 Desember 2015, menyampaikan sambutan baik atas upaya pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM ini dan mendorong Konsep Kota/Kabupaten HAM menjadi Kerangka Kerja bagi Aparat Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Di Indonesia sendiri beberapa daerah yang telah menyatakan komitmennya untuk menjadi Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities), antara lain Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kota Palu, Kota Bandung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Serdang Bedagai dan lain-lain.
Pada tahun ketiga sampai dengan saat ini, konferensi tahunan kabupaten/kota HAM dikemas dalam bentuk Festival HAM agar lebih banyak melibatkan public. Tema-tema yang diambil pun merupakan permasalahan yang banyak dihadapi pemerintah daerah dan menjadi fokus nasional.  Harapannya  Festival HAM ini dapat menjadi forum pertukaran pengalaman, informasi maupun inspirasi bagi pemerintah dearah maupun masyarakat sipil dalam menjawab tantangan-tantangan penghormatan, perlidungan dan pemenuhan HAM saat ini.
Festival HAM 2019 dengan tema “Pembangunan yang berkeadilan sosial dan memperhatikan budaya lokal” ini akan diadakan di Jember pada 19-21 November 2019. Pemerintah Jember saat ini dipandang memiliki komitmen untuk melakanakan program pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan budaya-budaya daerahnya.

 

Jejak Langkah infid

Tahun 2000
INFID telah berperan penting dalam mewujudkan proses demokratisasi di Indonesia (human rights and development) (1985-2000) ketika Indonesia tunduk pada sistem Otoriter di bawah Soeharto. Melalui berbagai upaya dan usulan regulasi antara lain dalam tema-tema hak asasi manusia, kebebasan pers, rule of law, hak-hak buruh, partisipasi warga, dan keadilan gender.
Tahun 2000-2007
Pada periode 2000 hingga 2007, Infid telah bekerja untuk mengangkat beban utang luar negeri (finance and development) menjadi agenda utama pemerintah dan lembaga-lembaga donor. Pemerintah Indonesia kini mematok beban utang tidak lebih dari 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Negara-negara pemberi pinjaman kemudian memberikan keringanan utang (debt swaps) : Jerman, AS, Italia, dll.

INFID telah berhasil memulai dan mendorong pelaksanaan akuntabilitas dan keterbukaan pendanaan pembangunan (finance and development) Indonesia. Konferensi-konferensi tematik dua tahunan INFID (1998-2004), antara lain data kebocoran 30% dalam dana utang LN dari pinjaman Bank Dunia untuk berbagai proyek di Indonesia, telah mengubah kebijakan dan praktik lembaga donor dan lembaga keuangan internasional (Bank Dunia).

2007-Sekarang
INFID telah tercatat sebagai aktor utama dalam memperbaiki relasi yang lebih setara (governance and development) antara donor dan penerima (2000-2007). Pembubaran forum donor untuk Indonesia (CGI) tahun 2007 merupakan perubahan besar bagi Indonesia dan lembaga donor. Lembaga donor juga mengakui bahwa mereka selalu dipantau dan diawasi oleh INFID untuk membuat mereka lebih terbuka, transparan dan jujur dengan peranan mereka.

INFID telah berhasil mendorong akuntabilitas pemerintah Indonesia (2007-2011) (governance and development) berkaitan dengan target pencapaian MDGs 2015. Laporan-laporan resmi Pemerintah Indonesia mengakui bahwa ada beberapa target yang memang tidak berhasil dicapai dalam tahun 2015.