Kami bekerja dalam kombinasi advokasi dan penelitian terkait pembelaan dan kian diadopsinya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam konteks pembangunan di Indonesia. Advokasi baik kepada individu mau pun advokasi kebijakan bekerjasama dengan instansi pemerinatah terutama Kabupaten/ Kota sebagai penyelenggara pembangunan seiring prinsip otonomi dan desentralisasi guna memastikan terpenuhinya Hak Asasi Manusia untuk semua warga. Kami bekerjasama dengan lebih dari 60 lembaga lokal di indonesia dan juga pemerintah di tingkat lokal/ Kabupaten khususnya dalam konteks promosi Kota Ham Indonesia melalui Festival HAM Indonesia yang telah memasuki tahun ke 6 pada 2019 ini.

Laman hrcity.org hadir sebagai bentuk kesadaran bahwa pada masa kontemporer abad ke-21 sekarang ini, dampak dan kontradiksi yang dipicu globalisasi tercermin pada kondisi kota-kota kita. Pengangguran, kemiskinan, kesenjangan hingga polusi udara adalah sebagian konsekuensi negatifnya yang terlihat jelas. Adalah bagian dari tugas lembaga-lembaga otoritas lokal untuk mengupayakan perbaikan kondisi warga kota dan mengurangi ketimpangan. Tugas itu adalah kewajiban mereka. Karena sejumlah faktor, seperti ketimpangan, kerap memicu pelanggaran HAM, masyarakat pun berhak mengupayakan agar hak asasi manusia dihormati. Masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab, sebab setiap orang adalah subjek aktif yang bisa membuat keputusan.

Visi dan Misi

hrcity.org (Human Right City—Indonesia) dibuat untuk menyambut Festival Ham Indonesia 2019 yang akan digelar di Jembar, Jawa Timur, pada 19-21 November dengan tema “Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial Dengan Pendekatan Budaya”. Tetapi juga laman hrcity.org ini merupakan upaya lanjut dalam merangkum kerja dan melanjutkan agenda serta fokus agenda Kota Ham Indonesia yang telah diinisiasi dan dilakukan oleh INFID sejak tahun 2015.
Mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.
Misi Kami adalah: (1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik. (2) Melakukan penelitian dan kajian kebijakan. (3) Melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian. (4) Bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional.

 

FOKUS KERJA

Ham dan Demokrasi
Dua puluh tahun sesudah masa reformasi 1998, Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia dan Asia Tenggara. Empat kali pemilu berjalan damai dan bebas. Kebebasan pers menjadi mahkota dan kebebasan berserikat dan berpendapat dijamin dan dilindungi. Sementara negara-negara tetangga mengalami pasang surut demokrasi (kudeta di Thailand), Indonesia terus berkembang dan semakin memperkuat demokrasinya.

Namun demikian, demokrasi ternyata melahirkan “Achiless Heel” yaitu tumbuh suburnya kelompok-kelompok fundamentalis yang tidak toleran kepada perbedaan. Tindak intoleransi dan kekerasan kepada minoritas semakin hari semakin kuat. Termasuk berbagai kasus kekerasan kepada Ahmadiyah. Tren lainnya adalah berbagai konflik lahan atau konflik tanah yang meluas seiring ekspansi investasi perkebunan-perkebunan besar tetapi belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Konflik tersebut menghadapkan warga dengan perusahaan maupun warga dengan pemerintah. Pemerintah SBY sudah membentuk tim penyelidik namun hingga berakhirnya pemerintahan, belum ada titik terang penyelesaiannya.

Indonesia juga masih disandera oleh masa lalunya, yaitu belum adanya  rekonsiliasi dan akuntabilitas dengan pelanggaran HAM masa lalu. Mulai kasus Munir, kasus Trisakti, Orang Hilang hingga berbagai kasus pelanggaran berat tahun 1965.  Di sisi lain, berbagai inisiatif dan prakarsa oleh masyarakat dan para pemimpin daerah juga terus berjalan, antara lain (a) rekonsiliasi antar keluarga korban 1965; (b) upaya-upaya untuk mengembangkan HAM di berbagai kota di indonesia dengan Human Rights Cities.

Partisipasi Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) dan Rencana Aksi Open Government Indonesia di dalam negeri sejak tahun 2011,  menjadi peluang untuk memperkuat arus reformasi kelembagaan pemerintah. Lahirnya LAPOR sebagai pintu bagi pengaduan dan perbaikan pelayanan publik merupakan kemajuan yang harus diperkuat dan diperluas hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Program HAM dan Demokrasi 

Program HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi, prinsip-prinsip HAM. Fokus kerja program ini yaitu: (i) mendorong implementasi kabupaten/kota HAM, (ii) implementasi bisnis dan HAM, (iii) pencegahan intoleransi dan ekstremisme, dan iv) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral. INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai stakeholder, kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dan advokasi kebijakan.

Penurunan Ketimpangan
Di samping pertumbuhan ekonomi positif 5 persen pertahun, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat ketimpangan tinggi. Ketimpangan terjadi di berbagai aspek pembangunan. Ketimpangan dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik. Antara lain memperlambat pengentasan kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan konflik sosial.

Program Penurunan Ketimpangan INFID lahir untuk menjawab tantangan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia antara lain: (i) bagaimana memastikan penurunan ketimpangan menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan 5 tahun; (ii) bagaimana membuat sistem pajak dan belanja sosial Indonesia (tax and transfer) efektif menurunkan ketimpangan; (iii) bagaimana memastikan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih memperluas aksesdan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan berbagai praktik diskriminasi (terhadap kelompok difabel, perempuan, masyarakat adat, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya).

Sejak tahun 2014,  INFID fokus pada isu penanganan ketimpangan kesempatan kerja melalui perluasan kesempatan dan kerja layak bagi masyarakat sipil. Survei Barometer INFID sejak tahun 2015 telah menunjukkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja merupakan penyebab utama ketimpangan di mata warga. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja dan kerja layak merupakan salah satu kunci utama untuk menurunkan ketimpangan.

Di samping itu, INFID juga aktif mendorong struktur pajak yang adil sebagai salah satu cara menurunkan ketimpangan. Pajak yang tidak adil menyebabkan pekerja membayar pajak lebih banyak ketimbang orang kaya, perempuan membayar pajak lebih tinggi daripada laki-laki, dan korporasi melakukan penghindaran dan pengemplangan pajak. Padahal pajak merupakan sumber penerimaan negara dan sumber kemandirian negara.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator dan harus dicapai tahun 2030.

Upaya-upaya  yang dilakukan INFID meliputi:(1) mendorong tata kelola SDGs yang dapat memberi kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs. Sejak tahun 2017, INFID telah mendorong 7daerah yaitu Bojonegoro, Pangkajene Kepulauan, Malang, Kubu Raya, Banda Aceh, Jember, Cirebon, Maros, Kupang, dan Provinsi DI Yogyakarta untuk mengadopsi SDGs disertai dengan tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Kabupaten Pangkep telah mengeluarkan SK Bupati Pelaksanaan SDGs yang melibatkan masyarakat sipil;(2) mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah; dan (3) melibatkan universitas untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.